Singapura Bantah Coba Gagalkan Skema Amnesti Pajak Indonesia

WolipopDetik.Xyz, Jakarta: Singapura membantah klaim dari beberapa media bahwa sejumlah bank memancing klien asal Indonesia untuk meninggalkan aset mereka di Negeri Singa Putih ketimbang memulangkannya ke Tanah Air. 

Dalam pernyataan gabungan pada Sabtu (23/7/2016), Kementerian Keuangan Singapura (MOF) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan adanya klaim bahwa kebijakan yang diterapkan di Singapura untuk "menggagalkan program amnesti pajak Indonesia adalah tidak benar. 

Singapura Bantah Coba Gagalkan Skema Amnesti Pajak Indonesia (Video Source : metrotvnews.com)

"Singapura tidak memotong tax rates, atau mengganti kebijakan kami dalam merespon program amnesti pajak Indonesia," ujar pernyataan tersebut yang ditulis dalam situs resmi MOF. 

"Kami mengikuti standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan untuk pertukaran informasi. Jika ada kasus dugaan pengemplangan pajak, otoritas terkait dapat menghubungi Singapura - kami telah membantu dan akan terus membantu sesuai standar internasional."

Baca :

1. Berita Seputar Kota Slawi dan Tegal (SlawiAyu)
2. Jasa Projek Skripsi & KP Murah (PastiIn Bimbel)

"Kami tidak akan melindungi uang penggelapan pajak," sambung pernyataan itu, yang juga dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. 

Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengaku yakin wajib pajak Indonesia akan mengembalikan aset mereka ke Tanah Air. Ia menyebut kebijakan amnesti pajak diperkirakan dapat menarik hingga Rp165 triliun rupiah ke kas pemerintah. 

Kebijakan amnesti pajak mulai diberlakukan pada 18 Juli. Kebijakan ini menetapkan pajak khusus bagi pengemplang pajak yang membeberkan penghasilan mereka mulai bulan ini hingga Maret mendatang. 

Wajib pajak dan perusahaan yang mendeklarasikan penghasilan mereka dan membayar pajak khusus tersebut tidak akan dikenai denda atas pengemplangan pajak sebelumnya.

Sumber : http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/07/24/559380/singapura-bantah-coba-gagalkan-skema-amnesti-pajak-indonesia